sunat perempuan

Sunat Perempuan⁠

Minggu, 17 Juli 2011 10:25 WIB

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengeluarkan peraturan mengenai sunat perempuan. Tentu boleh-boleh saja. Tujuannya baik, yaitu mengatur agar sunat perempuan dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan anak perempuan yang disunat. Landasan berpikirnya adalah bahwa di banyak kelompok masyarakat di Indonesia, sunat perempuan dianggap bagian ritus keagamaan yang wajib dilakukan. (Betapa kontradiktifnya cara berpikir orang Indonesia. Di satu sisi dikatakan “sunah” di sisi lain dikatakan “wajib”).

Di beberapa kelompok masyarakat, sunat perempuan dilakukan dengan cara mengiris atau menggunting klitoris (kelentit) anak perempuan yang disunat, sehingga menimbulkan cacat permanen dan mungkin juga trauma psikologis yang akan terpendam sampai dewasa. Para tokoh agama seharusnya lebih paham bahwa sunat perempuan tidak disyaratkan dalam Quran dan juga dalam hadits.

Secara historis sunat perempuan adalah adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat asli Afrika sejak sebelum ada Islam. Mereka berpendapat, dengan dipotong klitorisnya, seorang perempuan tidak mempunyai libido lagi, sehingga tidak akan selingkuh ketika ditinggal suaminya berburu. Sekaligus sebagai penanda bahwa perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Justru para ulama seharusnya memberikan penjelasan yang jujur (dan tidak diwarnai kepentingan laki-laki semata), kepada masyarakat yang masih merancukan hal yang sunah sebagai wajib.

Di sisi lain, pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan dan para dokter, seharusnya menjelaskan betapa sunat perempuan lebih membawa risiko buruk bagi kesehatan dibanding manfaatnya. Tetapi celakanya, peraturan Menteri Kesehatan tersebut justru mendefinisikan sunat perempuan sebagai “perlukaan klitoris anak dengan jarum suntik”. Entah dari mana definisi tersebut dipungut, yang jelas tidak ada dalam Quran maupun hadits definisi sunat perempuan yang seperti itu.

Kalaupun Menteri Kesehatan ingin memberikan pedoman tentang cara sunat perempuan, akan lebih baik kalau dikatakan “dengan cara membersihkan klitoris dengan zat antiseptik tanpa melukai klitoris itu sendiri”. Dasar yang dipakai oleh Menteri Kesehatan seharusnya pandangan dari segi kesehatan dan juga dengan mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak. Mungkin saja ada ulama yang akan protes, tetapi saya yakin ia sendiri pun tidak dapat menunjukkan dalil agama yang mengatakan bahwa sunat perempuan harus dilakukan dengan cara melukai.

Lebih menyedihkan lagi, konon peraturan ini disusun bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga kelompok Ikatan Dokter Anak. Jika mereka yang diharapkan akan melindungi anak justru mendukung adanya tindakan yang condong ke arah kekerasan terhadap anak, tidak tahu lagi kita ke mana anak-anak harus mencari perlindungan. Tindakan medis yang menyakitkan memang adakalanya perlu dilakukan terhadap anak, tetapi harus dilandasi indikasi medis dengan tujuan memulihkan kesehatan anak. Tanpa indikasi medis, menyuntik pun dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. Sedangkan dalam hal sunat ini, indikasi medis untuk melukai sama sekali tidak ada. Tidak berani menghadapi kaum ulama yang mendesakkan peraturan ini? Jika demikian, jangan menyebut diri sebagai “tenaga profesi yang punya etika dan sumpah”.

Kartono Mohamad
Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s